Melanjutkan pembahasan mengenai kerangka pengembangan kompetensi JFA, artikel ini akan menguraikan lebih detail tentang tahapan-tahapan penting yang membentuk proses berkelanjutan ini. Tahapan Pengembangan Kompetensi JFA meliputi identifikasi kebutuhan kompetensi, pengembangan dan pemutakhiran metodologi, pembelajaran, dan evaluasi.
Identifikasi kebutuhan kompetensi merupakan langkah awal yang krusial. Proses ini melibatkan BPKP dan APIP. BPKP bertanggung jawab dalam menyusun Standar Kompetensi Auditor sebagai kompetensi inti dan mengidentifikasi Kompetensi Teknis Lintas Pengawasan berdasarkan perkembangan terkini. Sementara itu, APIP berperan dalam mengidentifikasi Kompetensi Teknis Pengawasan Tematik sesuai kebutuhan spesifik mereka serta menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi auditor di lingkup unit kerjanya. Proses identifikasi ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, perkembangan keilmuan audit intern, dan praktik terbaik di bidang audit intern.
Tahap selanjutnya adalah pengembangan dan pemutakhiran metodologi. Ini adalah proses sistematis untuk menyusun dan memperbarui metode, alat, bahan, dan materi yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi auditor. Pihak yang terlibat dalam tahap ini adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP (Pusdiklatwas), AAIPI, dan Lembaga Pelatihan Instansi Pemerintah. Pusdiklatwas bertugas mengembangkan bahan, materi, dan metode pembelajaran, AAIPI menyediakan sarana pengembangan kompetensi, dan Lembaga Pelatihan Instansi Pemerintah menyusun konten serta metode pembelajaran untuk Kompetensi Teknis Pengawasan Tematik.
Pembelajaran menjadi inti dari pengembangan kompetensi, yang dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring dengan mempertimbangkan teknologi terkini. Bentuk pembelajaran mencakup Pelatihan Fungsional Auditor, pelatihan teknis, dan program pengembangan kompetensi lain. Pusdiklatwas bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan fungsional dan teknis, APIP mengembangkan kebijakan dan strategi peningkatan kompetensi di lingkup unit kerjanya, AAIPI mengembangkan kebijakan dan strategi peningkatan kompetensi bagi anggotanya, dan Lembaga Pelatihan Instansi Pemerintah dapat menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Auditor setelah mendapatkan akreditasi dari BPKP, serta menyelenggarakan Pelatihan Teknis Auditor.
Penting untuk dicatat bahwa auditor memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memelihara kompetensi secara berkelanjutan, minimal 60 jam pembelajaran dalam periode tiga tahun, yang harus dilaporkan secara berkala kepada BPKP.
Setelah memahami tahapan umum pengembangan kompetensi, mari kita bedah lebih lanjut mengenai jenis-jenis dan persyaratan khusus Pelatihan Fungsional Auditor dalam artikel berikutnya.
