Profil

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.

Inspektorat I adalah unit kerja di bawah satuan kerja Inspektorat Utama, yang menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM pada wilayah pengawasan Inspektorat I sebagaimana telah diatur dalam KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 152 TAHUN 2026 TENTANG SATUAN KERJA DAN WILAYAH PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN sebagai berikut:

  1. Sekretariat Utama;
  2. Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
  3. Kedeputian Bidang Penindakan;
  4. Inspektorat II;
  5. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
  6. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan;
  7. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan;
  8. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;
  9. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang;
  10. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan  di Yogyakarta;
  11. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar;
  12. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang;
  13. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak;
  14. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado;
  15. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo;
  16. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura;
  17. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta;
  18. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang;
  19. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjung Balai;
  20. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Toba;
  21. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh;
  22. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sijunjung;
  23. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam;
  24. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas;
  25. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta;
  26. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang;
  27. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Buleleng;
  28. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ende;
  29. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sanggau;
  30. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kepulauan Sangihe;
  31. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi
  32. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi;
  33. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu;
  34. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bungo;
  35. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong;
  36. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Gunungsitoli;
  37. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tegal;
  38. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan;
  39. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Manggarai Barat;
  40. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu;
  41. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur;
  42. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sambas;
  43. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Pulau Morotai;
  44. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika;
  45. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke; dan
  46. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjung Pinang.

Visi

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

  1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
  2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
  3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
  4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Dengan telah ditetapkannya visi BPOM tersebut, Inspektorat Utama Badan POM mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi Badan POM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi. Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama Badan POM senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama BPOM selaku yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama BPOM juga berusaha menjadi agent of change dan value driver dalam organisasi BPOM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Inspektorat Utama telah merumuskan misimisi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi Inspektorat Utama disusun dengan memperhatikan misi BPOM yang dilandaskan dengan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden.

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

  1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat. Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.
  2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.
  3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.
  4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung pelaksanaan misi BPOM ke 4 yakni Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pengawasan intern yang mengedepankan clean governance dan budaya integritas agar misi ini dapat tercapai.

Budaya Organisasi

BUDAYA KERJA

BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Berorientasi Pelayanan 

  • Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
  • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
  • Melakukan perbaikan tiada henti

Akuntabel

  • Melaksanakan tugas dengan  jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
  • Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
  • TIdak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Kompeten

  • Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
  • Membantu orang lain belajar
  • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Harmonis

  • Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 
  • Suka menolong orang lain 
  • Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Loyal

  • Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
  • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
  • Menjaga rahasia jabatan dan negara

Adaptif

  • Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan 
  • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
  • Bertindak proaktif

Kolaboratif

  • Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
  • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
  • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan POM pada wilayah pengawasan Inspektorat I sesuai KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 152 TAHUN 2026 TENTANG SATUAN KERJA DAN WILAYAH PENGAWASAN INTERN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi: 

  1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I;
  2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I;
  3. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I;
  4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I;
  5. Koordinasi pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I; dan
  6. Kelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

Sumber: Pasal 115 dan Pasal 116, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

Profil Organisasi

BUDAYA KERJA

BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Berorientasi Pelayanan 

  • Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
  • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
  • Melakukan perbaikan tiada henti

Akuntabel

  • Melaksanakan tugas dengan  jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
  • Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
  • TIdak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Kompeten

  • Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
  • Membantu orang lain belajar
  • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Harmonis

  • Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 
  • Suka menolong orang lain 
  • Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Loyal

  • Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
  • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
  • Menjaga rahasia jabatan dan negara

Adaptif

  • Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan 
  • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
  • Bertindak proaktif

Kolaboratif

  • Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
  • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
  • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

Struktur Organisasi

Profil Adam P.W.A. Wibowo, S.H., M.H.

Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Januari 1974, Adam P.W.A. Wibowo, S.H., M.H. resmi menjabat sebagai Inspektur I BPOM terhitung mulai tanggal 22 September 2023.

 

RIWAYAT JABATAN

    1. Kepala Sub Bagian Layanan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Humas: 11 Juli 2007
    2. Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Humas: 5 Maret 2017
    3. Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi: 6 Februari 2018
    4. Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum dan Organisasi: Desember 2020
    5. Inspektur I, Inspektorat Utama: 22 September 2023

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

    1. SDN Beji 1, Depok, Jawa Barat: 1986
    2. SMPN 2 Depok, Depok, Jawa Barat: 1989
    3. SMAN 1 Depok, Depok, Jawa Barat: 1992
    4. S1- Hukum, Universitas Indonesia: 1999
    5. S2-Ilmu Hukum, Universitas Indonesia: 2013

SERTIFIKASI

    1. CRGP (2023)
    2. CGCAE (2024)
Sarana