Melengkapi rangkaian pembahasan mengenai Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2021, artikel ini akan membahas proses lanjutan setelah pelaporan gratifikasi, pemanfaatan objek gratifikasi, struktur dan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), serta hak dan perlindungan bagi Pelapor.
Setelah laporan gratifikasi diterima, UPG Unit Kerja wajib melakukan analisis paling lambat 3 Hari kerja. Hasil analisis tersebut kemudian diteruskan kepada UPG Instansi. UPG Instansi selanjutnya wajib melakukan verifikasi dan menyampaikan laporan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 10 Hari kerja sejak laporan diterima oleh UPG Instansi. Pelapor, pemberi gratifikasi, perwakilan BPOM, dan/atau Pihak Lain wajib memenuhi undangan pemanggilan, memberikan keterangan, serta data/dokumen pendukung jika diperlukan oleh KPK untuk analisis.
KPK akan menetapkan status kepemilikan gratifikasi yang dilaporkan, apakah gratifikasi tersebut milik Penerima Gratifikasi atau milik negara. Jika keputusan KPK menyatakan gratifikasi milik negara dan objeknya belum disertakan, Pelapor, UPG Instansi, atau UPG Unit Kerja wajib menyerahkan objek tersebut kepada KPK atau kementerian keuangan paling lambat 7 Hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Penyerahan ini harus didokumentasikan dalam berita acara atau tanda terima. Apabila Pelapor tidak menyerahkan objek gratifikasi yang telah ditetapkan milik negara setelah penagihan atau jika diduga terjadi tindak pidana korupsi, keputusan penetapan status gratifikasi dapat dicabut dan diteruskan untuk penanganan perkara.
KPK juga dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan objek gratifikasi berdasarkan hasil verifikasi UPG Instansi. Pemanfaatan ini dapat berupa penggunaan oleh unit kerja sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM, disalurkan kepada pihak yang membutuhkan (seperti panti asuhan) terutama untuk barang yang mudah rusak atau memiliki masa kedaluwarsa singkat dan dalam batas kewajaran, atau diserahkan kepada Penerima Gratifikasi untuk menunjang kinerja. Penyaluran kepada pihak yang membutuhkan harus dilaporkan kepada UPG Instansi disertai taksiran harga dan dokumentasi penyerahan.
Struktur UPG di BPOM terdiri dari Pengarah (Kepala Badan), Pembina (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya), Ketua (Inspektur Utama), Wakil Ketua (Inspektur II), Sekretaris (Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama), dan Anggota (UPG Instansi dan UPG Unit Kerja). UPG Instansi bertugas menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan dari UPG Unit Kerja, meneruskan laporan ke KPK, menyampaikan hasil pengelolaan laporan dan usulan kebijakan, melaporkan rekapitulasi ke KPK setiap 6 bulan, melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi, serta merahasiakan identitas Pelapor. UPG Unit Kerja memiliki tugas serupa di lingkup unit kerjanya, meneruskan laporan ke UPG Instansi, melaporkan rekapitulasi ke Inspektorat Utama setiap 3 bulan, dan menindaklanjuti pemanfaatan gratifikasi. Sosialisasi pengendalian gratifikasi dilakukan secara berkala melalui berbagai media, termasuk pencantuman larangan di loket layanan, dalam kontrak pengadaan barang/jasa, dan penyebaran media informasi.
Pelapor yang beritikad baik memiliki hak untuk memperoleh penjelasan, informasi perkembangan laporan, dan perlindungan. Perlindungan ini bisa berupa kerahasiaan identitas, perlindungan keamanan pribadi/keluarga/harta benda, perlindungan dari tindakan balasan administratif, pemindahtugasan/mutasi jika ada intimidasi, dan bantuan hukum. Permohonan perlindungan dapat diajukan kepada Kepala Badan melalui Ketua UPG dengan tembusan kepada KPK. Inspektorat Utama melaksanakan pengawasan atas penerapan pengendalian gratifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan. Peraturan ini juga mencabut Peraturan Kepala BPOM Nomor 20 Tahun 2017 dan perubahannya.
