Melanjutkan pembahasan tentang gratifikasi, artikel ini akan menguraikan jenis-jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan serta mekanisme pelaporan yang harus diikuti oleh Pegawai BPOM. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah pemberian dalam bentuk apapun yang diterima Pegawai yang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pegawai.
Pasal 5 Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2021 secara detail menyebutkan berbagai jenis gratifikasi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan. Ini termasuk pemberian dalam keluarga (kakek/nenek hingga keponakan) sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan, keuntungan atau bunga dari penempatan dana/investasi pribadi yang Berlaku Umum, manfaat dari koperasi atau organisasi sejenis berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum, perangkat atau perlengkapan peserta kegiatan kedinasan seperti seminar yang Berlaku Umum, hadiah promosi atau sosialisasi non-uang dengan logo/pesan sosialisasi yang Berlaku Umum dan tidak memiliki Benturan Kepentingan, hadiah dari kejuaraan/perlombaan yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan, penghargaan peningkatan prestasi kerja dari pemerintah, hadiah langsung/undian, diskon, voucher, atau point rewards yang Berlaku Umum dan tidak terkait Kedinasan, kompensasi atau honor profesi di luar kedinasan yang tidak terkait tugas/kewajiban, tidak ada Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan BPOM, serta kompensasi terkait kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan sesuai standar biaya yang tidak ganda, tidak ada Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan BPOM.
Pengecualian lain mencakup karangan bunga dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kematian, atau acara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, dan promosi jabatan, serta pemberian terkait pertunangan, pernikahan, kelahiran, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai Rp1.000.000,00 setiap pemberi. Pemberian terkait musibah atau bencana kepada diri sendiri atau keluarga inti juga tidak wajib dilaporkan, sepanjang tidak ada Benturan Kepentingan dan memenuhi kewajaran. Pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi, atau ulang tahun (bukan dalam bentuk uang atau alat tukar) dibatasi senilai Rp300.000,00 per orang, dengan total tidak melebihi Rp1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak ada Benturan Kepentingan. Pemberian sesama Rekan Kerja lainnya yang tidak terkait Kedinasan juga dibatasi Rp200.000,00 per orang, dengan total tidak melebihi Rp1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama. Hidangan atau sajian yang Berlaku Umum juga tidak wajib dilaporkan, begitu pula cinderamata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan/kenegaraan sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai. Penerimaan dari dana sosial BPOM yang Berlaku Umum juga tidak dinyatakan sebagai gratifikasi.
Untuk gratifikasi yang wajib dilaporkan, mekanismenya diatur secara ketat. Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan atau penolakan gratifikasi kepada UPG Unit Kerja melalui aplikasi pelaporan gratifikasi BPOM paling lambat 7 Hari kerja sejak gratifikasi diterima atau ditolak. Laporan ini harus mencakup informasi identitas penerima, informasi pemberi gratifikasi, jabatan penerima, tempat dan waktu penerimaan, uraian jenis dan nilai gratifikasi, kronologis peristiwa, serta bukti atau dokumen pendukung. Objek gratifikasi wajib disertakan dalam laporan jika memerlukan uji orisinalitas atau untuk kepentingan verifikasi dan analisis.
Setelah laporan disampaikan, bagaimana proses analisis, verifikasi, dan penetapan status kepemilikan gratifikasi ini dilakukan, serta peran UPG dalam seluruh mekanisme ini? Artikel terakhir akan mengupas tuntas hal tersebut.
