Melanjutkan pemaparan tentang pengembangan kompetensi, artikel terakhir ini akan mengulas Pelatihan Teknis, berbagai Program Pengembangan Kompetensi Lain, serta mekanisme evaluasi yang menjadi penutup siklus ini. Pelatihan Teknis merupakan program yang dirancang untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi Auditor dan mendukung pengembangan karier sesuai jenjang jabatan yang diduduki.
Pelatihan ini bertujuan untuk memenuhi Kompetensi Inti, Kompetensi Teknis Lintas Pengawasan, dan Kompetensi Teknis Pengawasan Tematik, dan dapat diselenggarakan oleh BPKP dan/atau Instansi Pemerintah. Selain pelatihan fungsional dan teknis, Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2023 juga mengakomodasi beragam bentuk Program Pengembangan Kompetensi Lain.
Program-program ini diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis berkelanjutan dan mencakup berbagai metode seperti pelatihan di kantor sendiri (in house training), belajar mandiri, patok banding (benchmarking), pembelajaran alam terbuka (outbond), mentoring, coaching, workshop, seminar, konferensi, sertifikasi kompetensi/profesi, hingga magang. Fleksibilitas ini memungkinkan auditor untuk terus mengasah kemampuan mereka melalui berbagai jalur yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan profesi.
Aspek krusial dalam siklus pengembangan kompetensi adalah evaluasi. Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai efisiensi dan efektivitas keseluruhan pengembangan kompetensi, termasuk Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai mekanisme perbaikan berkelanjutan. Pihak yang bertanggung jawab dalam evaluasi ini meliputi Pusat Pembinaan JFA (Pusbin JFA), Pusdiklatwas, dan APIP.
Pusbin JFA memiliki tugas penting dalam menyelenggarakan Uji Kompetensi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, memberikan rekomendasi pengembangan kompetensi berkelanjutan, dan memantau ketercapaian jam peningkatan kompetensi auditor. Pusdiklatwas melakukan evaluasi atas pembelajaran yang diselenggarakannya, sementara APIP melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi di lingkup instansi atau unit kerja masing-masing.
Uji Kompetensi JFA sendiri adalah proses pengukuran dan penilaian kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural seorang Pejabat Fungsional Auditor. Uji kompetensi ini menjadi syarat mutlak untuk perpindahan dari jabatan lain, pengangkatan promosi, pengangkatan dari kategori keterampilan ke keahlian, dan kenaikan jenjang jabatan. Tujuannya adalah untuk mengukur kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Auditor dan memenuhi persyaratan pengangkatan atau kenaikan jenjang dalam JFA. Tingkatan Uji Kompetensi pun disesuaikan dengan kategori jabatan, baik keterampilan maupun keahlian, dari Terampil hingga Ahli Utama.
Dengan demikian, Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2023 menghadirkan kerangka kerja yang komprehensif dan terintegrasi untuk memastikan para Auditor di Indonesia senantiasa memiliki kompetensi yang relevan dan mutakhir dalam menjalankan fungsi pengawasan intern demi akuntabilitas keuangan negara.
