Melanjutkan pembahasan mengenai Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2021, artikel ini akan merinci kewajiban Pegawai BPOM terkait gratifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan. Setiap Pegawai memiliki kewajiban untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung. Selain itu, Pegawai wajib melaporkan penolakan atas penerimaan gratifikasi, dan melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak. Gratifikasi yang tidak dapat ditolak ini termasuk yang tidak diterima secara langsung, tidak diketahui identitas pemberinya, penerima ragu dengan kategori gratifikasi, atau adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak (misalnya dapat merusak hubungan baik institusi, membahayakan diri dan/atau karier, serta ancaman lainnya).
Peraturan ini membagi gratifikasi menjadi dua jenis utama: gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Gratifikasi yang wajib dilaporkan meliputi penerimaan atau penolakan yang diduga berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pegawai, dan/atau gratifikasi yang berkaitan dalam konteks adat istiadat, kebiasaan, dan/atau budaya yang mempunyai potensi Benturan Kepentingan.
Lebih lanjut, Pasal 4 merinci berbagai situasi yang mengindikasikan gratifikasi wajib dilaporkan. Ini termasuk gratifikasi yang diterima terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat, terkait tugas penyusunan anggaran, terkait proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi, terkait perjalanan dinas selain penerimaan sah dalam penugasan resmi, dalam proses penerimaan, promosi, atau mutasi pegawai, dalam komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan Pihak Lain terkait tugas dan kewenangan, sebagai akibat dari perjanjian kerja sama, kontrak, atau kesepakatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama, atau setelah proses pengadaan barang/jasa, terkait perayaan keagamaan dan/atau adat istiadat yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan, dan/atau dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.
Setelah memahami jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan, bagaimana dengan gratifikasi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan bagaimana mekanisme pelaporan ini dilakukan secara praktis? Mari kita lanjutkan ke artikel berikutnya.
