Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 9 Tahun 2021 ditetapkan sebagai pengganti peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Kepala BPOM Nomor 20 Tahun 2017 dan perubahannya. Regulasi ini hadir sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum yang berkembang dan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban instansi pemerintah untuk membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Peraturan ini secara spesifik mengatur tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Dalam peraturan ini, "Gratifikasi" didefinisikan secara luas sebagai pemberian dalam berbagai bentuk seperti uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberian ini dapat diterima baik di dalam maupun luar negeri, serta dilakukan dengan atau tanpa sarana elektronik. Pegawai BPOM adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang gajinya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Penting juga untuk memahami "Benturan Kepentingan", yaitu kondisi di mana Pegawai memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakannya dalam menggunakan wewenang. Istilah lain yang didefinisikan meliputi Kedinasan, Pihak Lain, Berlaku Umum, Rekan Kerja, KPK, UPG, Penerima Gratifikasi, Pelapor Gratifikasi, dan Hari kerja.
Dengan adanya peraturan ini, setiap Pegawai BPOM memiliki kewajiban yang jelas terkait gratifikasi. Apa saja kewajiban tersebut dan jenis gratifikasi seperti apa yang harus dilaporkan? Mari kita telaah lebih lanjut pada artikel berikutnya.
