Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan pada Jumat, 5 Juni 2026 secara daring melalui Zoom Meeting. Penyelenggaraan kegiatan FKP ini merupakan salah satu upaya dari Inspektorat I dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan. Forum ini dihadiri oleh berbagai instansi eksternal, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri , Kementerian Agama, Kementerian ATR/BPN, Mahkamah Agung RI, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai unit kerja internal BPOM, baik dari pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.
Dalam forum tersebut, para peserta memberikan berbagai masukan terkait rancangan Standar Pelayanan Inspektorat I BPOM, seperti layanan bimbingan teknis (bimtek), konsultansi, serta pengelolaan pengaduan melalui Whistleblowing System (WBS). Beberapa poin diskusi utama meliputi pentingnya kejelasan alur prosedur dalam bentuk diagram alir atau flowchart, penetapan Service Level Agreement (SLA) yang lebih mendetail, hingga pemisahan peran APIP sebagai advisory service agar tetap menjaga independensi. Masukan terkait kejelasan jangka waktu pelayanan dan sarana prasarana layanan konsultansi menjadi salah satu catatan penting dalam penyempurnaan rancangan Standar Pelayanan Inspektorat I BPOM.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Inspektorat I BPOM berkomitmen untuk melakukan kajian mendalam dan mengintegrasikan saran-saran dari para pemangku kepentingan ke dalam Standar Pelayanan yang sedang disusun. Langkah ini mencakup optimalisasi aplikasi SOLUSI untuk integrasi data layanan, penyelarasan nomenklatur, serta penguatan mekanisme survei kepuasan pelanggan (SPKP dan SPAK). Melalui penyelenggaraan FKP tersebut, diharapkan terbangun sinergi antara Inspektorat I sebagai penyelenggara layanan pengawasan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan serta Standar Pelayanan Inspektorat I BPOM dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi yang lebih baik bagi seluruh pengguna layanan.
