Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diwakili oleh Inspektur Utama BPOM, Yan Setiadi, menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (4/3/2025) bertempat di kantor BPK. Laporan tersebut telah disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan juga telah melalui reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di BPOM.
Anggaran belanja yang dikelola BPOM pada Tahun Anggaran 2024 adalah Rp2.354 triliun dengan realisasi belanja sebesar 93,12% dari total anggaran, yaitu sebesar Rp2.192 triliun atau 99,67% dengan memperhitungkan total automatic adjustment BPOM yang ditetapkan sebesar Rp154 miliar. BPOM juga mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp271,95 miliar atau 118,84% dari estimasi pendapatan sebesar Rp228,84 miliar.
Dalam sambutannya, Yan Setiadi juga menambahkan, “BPOM telah meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPOM dalam 10 tahun terakhir sejak tahun 2014. BPOM berupaya memperkuat kinerja secara efektif dan efisien guna memberikan manfaat nyata bagi perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa. Anggaran pendapatan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM, baik program dukungan manajemen maupun pengawasan obat dan makanan."
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi mengapresiasi BPOM yang telah menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Ia juga mengapresiasi atas terselesaikannya Laporan Keuangan BPOM TA 2024 dengan tepat waktu. Nantinya, laporan keuangan tersebut akan menjadi salah satu bagian dari laporan kinerja lembaga.
Sampai dengan semester 2 tahun 2024, BPOM menerima 832 rekomendasi perbaikan dari BPK berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan ataupun laporan kinerja tahun 2024. Sejumlah 800 rekomendasi (96,15%) telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran dan satu rekomendasi (0,12%) tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Komitmen yang diucapkan Inspektur Utama BPOM tersebut merupakan bagian dari upaya BPOM untuk mendorong penyusunan laporan keuangan yang lebih baik dan andal sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas organisasi kepada masyarakat.
