Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan "Workshop Fraud Risk Assessment dan Kapabilitas APIP BPOM Tahun 2026" pada hari Jumat, 27 Februari 2026 di Jakarta. Kegiatan yang dilaksanakan secara hibrida ini bertujuan untuk menyelaraskan praktik fraud risk assessment (penilaian risiko kecurangan) dan memperkuat infrastruktur kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Melalui langkah ini, BPOM berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pengendalian kualitas penugasan pengawasan agar senantiasa memberikan nilai tambah yang strategis bagi kelancaran tugas organisasi.
Dalam sambutannya, Inspektur I BPOM menegaskan bahwa penguatan kapabilitas APIP ini sejalan dengan Standar Audit Internal Global (GIAS) 2024 dan kebijakan nasional dari BPKP. Peran audit internal dituntut untuk tidak hanya melakukan evaluasi ketaatan, tetapi juga harus mampu memberikan peringatan dini (early warning) serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola penyelenggaraan fungsi BPOM. Hal ini merupakan bagian dari upaya tindak lanjut yang responsif terhadap Area of Improvement (AOI) dari hasil evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) dan kapabilitas APIP.
Workshop ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Pengawasan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana BPKP yang memaparkan praktik terbaik terkait pengelolaan fraud risk dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Dalam sesi diskusi, tim BPKP menyoroti pentingnya merumuskan pernyataan risiko fraud secara spesifik melalui skenario yang jelas, mengingat tindak kecurangan berkaitan erat dengan unsur intensi (niat) sehingga tidak boleh disamakan dengan risiko operasional biasa. Selain itu, BPKP juga menekankan pentingnya pelaksanaan survei internal secara berkala untuk mengukur persepsi pegawai terhadap kepemimpinan dan budaya antikorupsi sebagai salah satu parameter integritas organisasi.
Ke depannya, hasil diskusi dan masukan dari workshop ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang akan segera diintegrasikan ke dalam Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) BPOM. Dengan adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pengendalian serta penerapan kebijakan yang menganut prinsip zero tolerance terhadap fraud, Inspektorat Utama BPOM menargetkan capaian kapabilitas APIP dapat kembali meningkat. Langkah strategis ini menjadi wujud nyata komitmen pengawalan BPKP dan BPOM dalam mewujudkan ekosistem tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan terbebas dari kecurangan.
