Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, beserta jajaran pimpinan tinggi BPOM melakukan kunjungan kerja ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 3 Februari 2025. Pertemuan dengan pimpinan KPK, termasuk Ketua KPK Setyo Budiyanto, bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara kedua lembaga dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi di sektor pengawasan obat dan makanan.
Dalam pertemuan tersebut, Taruna Ikrar menyampaikan lima poin utama, meliputi pembahasan strategi nasional lembaga, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, rencana revisi nota kesepahaman (MoU) antara BPOM dan KPK, permohonan pendampingan dan pengawalan untuk meminimalisir risiko korupsi di BPOM, serta undangan kepada pimpinan KPK untuk berkantor di lingkungan BPOM.
Kepala BPOM mengapresiasi hasil SPI 2024 yang menempatkan BPOM dalam zona hijau ("TerJAGA") dengan skor 83,98, menempatkannya sebagai peringkat keempat nasional. Ia menegaskan komitmennya dan jajaran untuk mewujudkan BPOM sebagai lembaga yang bersih dari korupsi, salah satunya dengan mengundang kehadiran KPK di lingkungan kerja BPOM, yang mendapat respons positif. Taruna Ikrar juga menekankan akan menindak tegas pegawai atau industri yang terlibat korupsi, termasuk rencana penerbitan aturan administrasi khusus untuk industri.
Sebagai langkah proaktif dalam pencegahan korupsi, BPOM secara berkelanjutan mengimplementasikan berbagai program, termasuk pengukuhan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) tersertifikasi KPK pada Desember 2024, yang berperan dalam membangun budaya antikorupsi di internal BPOM. Upaya lain meliputi peningkatan kepatuhan LHKPN, pengendalian gratifikasi, penerapan whistleblowing system, dan internalisasi budaya integritas. BPOM juga aktif dalam program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada fokus perizinan dan tata niaga. Selain itu, sejak 2020, BPOM telah mencantumkan pesan antikorupsi pada label obat dan makanan sebagai upaya edukasi konsumen. BPOM berharap sinergi dengan KPK dapat diperkuat, termasuk dalam penyelidikan tindak kejahatan di bidang obat dan makanan serta pembaruan MoU, mengingat besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Indonesia.
Sumber: BPOM
