Di antara berbagai aturan perilaku dalam organisasi, PP-AIPI memberikan penekanan khusus pada kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan dan negara. Informasi yang diperoleh auditor karena kedudukannya bersifat rahasia dan hanya boleh diungkapkan atas perintah pejabat yang berwenang atau sesuai prosedur yang berlaku. Rahasia jabatan atau negara tidak hanya berbentuk dokumen tertulis, tetapi juga bisa berupa informasi lisan, rekaman suara, atau bahkan perintah lisan dari atasan. Auditor dilarang keras membocorkan atau memanfaatkan informasi rahasia ini untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang tidak berhak. Pelanggaran terhadap aturan ini merupakan salah satu pelanggaran etika yang paling serius.
Auditor juga harus bijaksana dalam menggunakan setiap data yang diperolehnya dan berhati-hati dalam melindungi informasi tersebut. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip kerahasiaan, namun ditegaskan kembali dalam konteks organisasi untuk menyoroti betapa vitalnya peran auditor dalam menjaga keamanan informasi negara. Kewajiban ini menuntut kehati-hatian tingkat tinggi dalam setiap langkah kerja auditor.
