Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) adalah proses penelaahan dokumen perencanaan anggaran tahunan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa RKAKL telah disusun secara berkualitas, mematuhi peraturan yang berlaku, serta dirancang secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Melalui reviu, berbagai manfaat dapat dicapai, mulai dari peningkatan kualitas perencanaan, pencegahan pemborosan anggaran, penjaminan kepatuhan terhadap regulasi, hingga penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Proses reviu dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur. Tim reviu akan melakukan penelaahan mendalam terhadap berbagai aspek, mulai dari kelayakan setiap komponen anggaran, kesesuaiannya dengan standar biaya yang berlaku seperti Standar Biaya Masukan (SBM), hingga kelengkapan dokumen pendukung esensial seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Setiap temuan dan potensi ketidaksesuaian akan didokumentasikan dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) yang berisi rekomendasi perbaikan untuk segera ditindaklanjuti oleh unit penyusun anggaran sebelum dokumen RKAKL final diajukan.
Pelaksanaan Reviu RKAKL bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah instrumen pengawasan internal yang strategis dengan landasan hukum yang kuat, seperti Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dengan adanya proses ini, setiap alokasi dana negara dipastikan telah melalui verifikasi yang cermat sebelum disahkan. Pada akhirnya, reviu ini berfungsi sebagai garda terdepan untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara direncanakan secara tepat guna demi mencapai sasaran program pembangunan nasional secara efektif dan akuntabel.
Melanjutkan perannya dalam pengawasan internal, Inspektorat I BPOM pada hari Jumat, 10 Oktober 2025, telah menyelesaikan Reviu RKAKL pada satuan kerja Direktorat Siber Obat dan Makanan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Kerja Sama dan Humas, Biro Hukum dan Organisasi, Biro SDM, Inspektorat II, Balai Besar POM di Medan, Balai POM di Tanjung Balai, dan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan.
