Penyuluh Antikorupsi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang turut berkontribusi dan berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Bukan orang-orang sembarangan, para Paksi telah memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diperoleh melalui proses sertifikasi kompetensi yang ketat. Saat ini terdapat lebih dari 2.200 orang Penyuluh Antikorupsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan mereka sangat vital dalam membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Agar penyuluhan antikorupsi sesuai dengan standar yang berlaku, diperlukan sertifikasi kompetensi antikorupsi yang menjadi salah satu metode KPK untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pemberantasan korupsi.
Sertifikasi kompetensi antikorupsi adalah proses pemberian sertifikat (pengakuan kompetensi) yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi (proses asesmen) yang mengacu kepada SKKNI Penyuluh Antikorupsi. Proses uji kompetensi yang melahirkan Penyuluh Antikorupsi digelar oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK yang telah terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Melalui uji kompetensi ini, para Penyuluh Antikorupsi dipastikan memenuhi SKKNI untuk memberikan penyuluhan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat. SKKNI sendiri merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Penyuluh Antikorupsi yang dianggap kompeten harus memiliki pengetahuan, keahlian, dan sikap yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu sikap yang wajib dimiliki oleh Paksi berdasarkan SKKNI adalah berperilaku antikorupsi yang meliputi nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.
Kehadiran Penyuluh Antikorupsi menjadi bukti nyata bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan standar kompetensi yang jelas dan terukur, para Penyuluh Antikorupsi diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam membangun Indonesia yang bebas dari korupsi.
