Sejak tahun 2017, sebuah inisiatif penting digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, berkolaborasi dengan LSP P-II KPK. Inisiatif ini melahirkan sistem sertifikasi kompetensi antikorupsi yang secara khusus ditujukan bagi para ahli pembangun integritas. Langkah strategis ini hadir sebagai respons konkret terhadap visi besar Indonesia 2045, terutama dalam aspek pencegahan dan pemberantasan korupsi. Visi tersebut menetapkan tahapan krusial: perbaikan sistem layanan publik di berbagai lini pada tahun 2025, penurunan signifikan praktik korupsi dan suap pada tahun 2035, hingga terwujudnya masyarakat yang berbudaya antikorupsi pada tahun 2045.
Dalam konteks ini, kompetensi seorang Ahli Pembangun Integritas memegang peranan yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam membangun sistem integritas yang berstandar nasional, menjadi fondasi penting dalam memerangi korupsi di berbagai sektor, mulai dari instansi pemerintah, pelaku usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan kepatuhan sektor swasta terhadap regulasi dan kebijakan antikorupsi, khususnya dalam memberantas praktik suap, yang pada akhirnya memberikan manfaat langsung bagi seluruh pemangku kepentingan yang menginginkan lingkungan yang bersih dan berintegritas.
Bagi para profesional yang menyandang gelar Ahli Pembangun Integritas, sertifikasi ini membuka jalan untuk membangun, memberdayakan secara konsisten, dan memperkuat sistem integritas secara berkelanjutan dalam organisasi. Sementara itu, bagi lembaga pendidikan dan pelatihan, sertifikasi ini berkontribusi pada efisiensi pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang relevan dan terarah, serta efektivitas hasil pendidikan dan pelatihan yang mampu menghasilkan tenaga ahli kompeten. Skema Sertifikasi/Standar Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas dikembangkan dengan mengacu pada standar kualitas dan pengakuan sertifikasi di tingkat ASEAN sebagai bagian dari kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Penting untuk dipahami bahwa sertifikasi kompetensi adalah mekanisme standarisasi profesi yang berbeda dengan sertifikasi pelatihan, menjadi simbol profesionalisme yang diperoleh melalui uji kompetensi yang sistematis dan objektif, mengacu pada SKKNI dan/atau standar internasional, dengan bukti tertulis berupa sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi setelah melalui proses asesmen. Di sisi lain, sertifikasi pelatihan dikeluarkan oleh lembaga pelatihan sebagai bukti penyelesaian program pelatihan tertentu, namun peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program dengan baik dapat melanjutkan ke Sertifikasi Kompetensi untuk mendapatkan pengakuan atas penguasaan kompetensi kerja yang relevan.
KPK menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui perbaikan sistem serta pembangunan perilaku dan budaya antikorupsi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga mendorong terbentuknya agen-agen perubahan, termasuk para Ahli Pembangun Integritas, yang kompetensinya dipastikan melalui SKKNI dalam membangun, memberdayakan, dan memperkuat sistem integritas organisasi.
Skema sertifikasi Ahli Pembangun Integritas dirancang oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P II KPK, mengacu pada SKKNI yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 338 Tahun 2017, bertujuan untuk memastikan kompetensi tenaga kerja di bidang kepatuhan, khususnya pada jabatan Ahli Pembangun Integritas, serta menjadi acuan bagi LSP P II KPK dan asesor kompetensi dalam melakukan asesmen. Seorang Ahli Pembangun Integritas bersertifikasi adalah individu yang memiliki kompetensi untuk membangun sistem integritas berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor, yang kompetensinya dibuktikan melalui portofolio pengalaman kerja yang relevan dengan 8 unit kompetensi yang harus dikuasai, meliputi perancangan kebijakan integritas, pelaksanaan program integritas, penilaian risiko korupsi, pemantauan mitigasi risiko korupsi, pemeriksaan pelanggaran kebijakan integritas, pemantauan tindak lanjut perbaikan kebijakan integritas, pemantauan sistem integritas organisasi, dan evaluasi sistem integritas organisasi, dengan bukti pendukung berupa dokumen-dokumen seperti risalah rapat, laporan kegiatan, kebijakan organisasi, dan berita acara pemeriksaan.
Saat ini, jalur sertifikasi yang dibuka adalah bagi pejabat atau pegawai dengan jabatan terkait kepatuhan/pengawasan internal dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun berkelanjutan, meskipun terdapat opsi melalui sertifikat pelatihan berbasis kompetensi, jalur ini belum dibuka. Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas adalah langkah maju dalam upaya kolektif membangun Indonesia yang bersih dan berintegritas, dengan harapan sistem integritas di berbagai organisasi semakin kuat dan efektif dalam mencegah serta memberantas korupsi melalui tenaga ahli yang kompeten dan tersertifikasi.
Sumber: ACLC KPK
