Kepala BPOM Taruna Ikrar membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPOM yang mengusung tema efisiensi dan digitalisasi pengawasan obat dan makanan untuk mendukung kemandirian pangan dan ekonomi nasional. Rakernas yang diadakan secara hybrid ini dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi BPOM, para ahli, serta kepala dan perwakilan unit pelaksana teknis (UPT) BPOM seluruh Indonesia. Taruna Ikrar menekankan bahwa Rakernas yang semula direncanakan di Bandung ini diadakan di kantor BPOM sebagai wujud efisiensi dan digitalisasi.
Dalam sambutannya, Taruna Ikrar menyampaikan tujuh arahan presiden kepada BPOM, termasuk menjadi otoritas regulatori global, meningkatkan daya saing UMKM, mengontrol harga obat, mempercepat persetujuan obat inovatif, mengembangkan riset dan teknologi, merevisi regulasi, dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia juga memaparkan kontribusi BPOM terhadap empat dari delapan Asta Cita Presiden dan program prioritas dalam RPJMN 2025-2029 bidang kesehatan.
Rakernas ini membahas arah kebijakan BPOM 2025-2029 yang meliputi penguatan pengawasan pre-post market, penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, peningkatan regulatory assistance dan pendampingan UMKM, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas SDM dan laboratorium, serta penguatan dukungan manajemen. Kepala BPOM meminta agar arah kebijakan ini dijabarkan menjadi kebijakan teknis dan dasar penyusunan program kerja yang efisien, terdigitalisasi, dan inovatif untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pada hari pertama, Rakernas menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Keuangan, diikuti diskusi mengenai isu strategis di berbagai kedeputian BPOM. Pada hari kedua, fokus diskusi beralih ke Kesekretariatan Utama, pusat-pusat, dan Inspektorat Utama. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM memberikan apresiasi kepada dua laboratorium eksternal atas keberhasilan dalam pilot project rekognisi, yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pengawasan obat dan makanan serta berpotensi menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baru. Taruna Ikrar menutup Rakernas dengan menekankan pentingnya memaksimalkan tugas dan fungsi BPOM sebagai otoritas pengawasan demi kepentingan masyarakat, tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran.
Sumber: BPOM
