Inspektorat I bersama-sama dengan Tim Reformasi Birokrasi BPOM menerima Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Zulpan Syarif beserta timnya dalam kunjungan ke BPOM pada hari Kamis (6/3/2025). Kunjungan ini bertujuan melakukan studi tiru yang berkaitan dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) di lingkungan BPOM.
Kehadiran tim BPJPH tersebut diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM, Andriana Krisnawati dan tim RB BPOM. Dalam sambutannya, Andriana menyampaikan bahwa dalam 2 tahun terakhir, sebanyak 13 instansi pusat dan 1 pemerintah daerah telah melakukan studi tiru serupa untuk mempelajari pengelolaan RB di BPOM. Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM juga menyampaikan bahwa dalam 2 tahun ini, BPOM telah menjadi rujukan bagi instansi pusat maupun pemerintah daerah dalam penerapan SAKIP, RB, dan ZI. Hal ini merupakan bagian dari semangat kebersamaan untuk meningkatkan layanan publik yang berintegritas dan transparan.
Implementasi SAKIP, RB, dan ZI harus menjadi komitmen bersama, dari pimpinan hingga seluruh jajaran birokrasi. Keselarasan langkah ini menjadi fokus pemerintah, terutama bagi kementerian dan lembaga baru yang dibentuk untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat, salah satunya terkait jaminan produk halal. Kunjungan BPJPH ke BPOM merupakan bentuk keseriusan lembaganya dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
"Kunjungan kami ini mencerminkan semangat BPJPH sebagai lembaga baru untuk mendorong reformasi birokrasi serta tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan layanan jaminan produk halal," ujar Zulpan.
BPOM telah mencatat indeks RB sebesar 96,24 berdasarkan evaluasi tahun 2024. Strategi keberhasilan ini dicapai melalui sinkronisasi indikator utama dalam Roadmap RB BPOM 2020–2024 dengan indikator kinerja dalam rencana strategis BPOM pada periode yang sama. BPOM juga turut berkontribusi pada 5 RB Tematik, yaitu sebagai supporting agency dalam pengentasan kemiskinan, realisasi investasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi. Dalam digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan tengkes, BPOM berperan sebagai implementing agency sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting,
Perwakilan Inspektorat Utama menyampaikan bahwa dalam pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BPOM, sampai dengan akhir 2024, sebanyak 37 unit kerja pusat dan Balai Besar/Balai POM telah meraih predikat WBK, sementara 8 unit kerja lainnya berhasil mendapatkan predikat WBBM.
Di akhir diskusi, Zulpan Syarif menyampaikan apresiasinya kepada BPOM atas informasi dan wawasan yang telah diberikan terkait RB, pembangunan ZI, serta implementasi SAKIP. Sebagai lembaga yang baru dibentuk, diskusi ini menjadi langkah awal bagi BPJPH dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi.
