Inspektorat Utama menyelenggarakan Desk Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Interitas (PMPZI) Tahun 2025 untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel,serta pelayanan public yang prima.
Indeks Reformasi Birokrasi di BPOM sendiri terus meningkat setiap tahun dan bahkan telah berada di atas angka 95 pada evaluasi 2024. Saat ini telah terdapat 37 unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan 8 diantaranya telah memiliki predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Dasar hukum kegiatan ini adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala BPOM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM, serta Surat Edaran Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan BPOM Tahun 2025.
Desk PMPZI dibuka oleh Yan Setiadi selaku Inspektur Utama BPOM dan kegiatan dilangsungkan pada periode 29 April sampai dengan 9 Mei 2025 sebagai media diskusi, perbaikan tata Kelola, penegakan integritas, inovasi yang memperhatikan kebutuhan pelanggan, gap kondisi ideal maupun hasil evaluasi periode sebelumnya.
Selanjutnya akan diadakan panel berdasarkan persyaratan awal (pra evaluasi) dan hasil desk penilaian untuk menentukan unit kerja yang dapat dilanjutkan penilaian untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. Pada tanggal 29 April 2025 dilakukan desk untuk Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Balai POM di Ambon, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Direktorat Pengawasan Kosmetik, Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, serta Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
