Inspektorat Utama BPOM telah menetapkan arah kebijakan strategis untuk periode 2025-2029 berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 492 Tahun 2024. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi, termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. Langkah ini sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Utama dalam mendukung visi BPOM menuju tata kelola kelas dunia.
Arah kebijakan tersebut mencakup lima fokus utama. Pertama, penguatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan BPOM berstandar internasional. Kedua, pengembangan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP-T) yang meliputi manajemen risiko, indeks efektivitas pengendalian korupsi, dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ketiga, kolaborasi lintas sektor untuk pengawasan internal yang lebih terintegrasi. Keempat, peningkatan efektivitas tata kelola melalui pengawasan berbasis risiko. Kelima, percepatan digitalisasi pengawasan internal untuk mendukung efisiensi dan transparansi.
Dengan kebijakan ini, Inspektorat Utama BPOM berkomitmen menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan akuntabel. Harapannya, langkah strategis ini dapat memperkuat peran BPOM dalam menjamin keamanan obat dan makanan sekaligus mendorong pelayanan publik yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
