Jakarta (10/2) – Dalam rangka memperkuat tata kelola dan transparansi, Inspektorat Utama BPOM menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Perencanaan Pengawasan Intern Tahun 2026 secara daring pada Selasa (10/02/2026). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Inspektur Utama BPOM, Yan Setiadi, yang menekankan pentingnya perencanaan pengawasan berbasis risiko untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi serta mendukung Program Prioritas Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Yan kembali mengingatkan seluruh jajaran untuk memegang teguh prinsip "biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa" sebagai fondasi budaya kerja pengawasan di lingkungan BPOM.
Fokus utama kegiatan ini adalah pemaparan Program Pengawasan Utama (PPU) Tahun 2026 yang disampaikan secara mendalam oleh Inspektur I BPOM, Adam P.W.A Wibowo. Dalam paparannya, Inspektur I menjelaskan 10 program pengawasan strategis yang mencakup berbagai area krusial. Perencanaan ini disusun untuk merespon dinamika ekspektasi pemangku kepentingan serta memastikan bahwa APIP hadir sebagai mitra strategis yang adaptif dan berorientasi pada hasil.
Forum ini juga menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan lintas sektoral untuk memberikan masukan konstruktif. Perwakilan dari Kementerian Keuangan dan BPKP menyarankan adanya penyelarasan jadwal serta pertukaran data antar-APIP guna meminimalkan duplikasi pengawasan di unit kerja. Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Kesehatan mendorong pelaksanaan joint audit untuk substansi yang beririsan.
Menanggapi masukan tersebut, Inspektur I BPOM menyambut baik peluang kolaborasi pengawasan bersama dan berkomitmen untuk mengintegrasikan berbagai saran tersebut ke dalam pedoman pelaksanaan pengawasan. Selain itu, masukan dari Kementerian PANRB dan KPK terkait penguatan pengelolaan risiko serta pencegahan korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui digitalisasi pengawasan e-audit akan menjadi perhatian serius dalam penajaman Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) mendatang.
