Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui laporan keuangan BPOM tahun anggaran 2024. Persetujuan disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara tertutup pada Senin (21/7/2024) di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI. Laporan keuangan yang disetujui adalah sebesar lebih dari Rp2,19 triliun atau mencapai 93,14% dari total pagu awal sebesar Rp2,35 triliun. Capaian ini mencakup anggaran belanja pegawai, barang, dan modal yang dilakukan BPOM sepanjang tahun 2024.
Komisi IX DPR RI juga menyetujui laporan realisasi pendapatan BPOM dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2024 sebesar lebih dari Rp271 miliar atau mencapai 118,84% dari estimasi awal, yaitu sekitar Rp228 miliar. Besaran angka BNPB ini secara signifikan berasal dari layanan publik BPOM, yaitu jasa registrasi (pendaftaran dan notifikasi) dan evaluasi; jasa sertifikasi; serta jasa pengujian laboratorium. Berkaitan dengan kinerja BPOM di tahun 2024, Komisi IX DPR RI secara khusus mengapresiasi capaian BPOM atas perolehan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terhitung BPOM memperoleh status WTP sebanyak 11 kali sejak tahun 2014 atas laporan keuangan yang disampaikan, yang menunjukkan bahwa keuangan BPOM telah dikelola secara akuntabel, sebagaimana diberitakan Humas BPOM.
