Jakarta — Kepala BPOM Taruna Ikrar menghadiri rapat kerja dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang digelar di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B DPD RI, Jakarta pada Selasa (23/9/2025). Pertemuan ini membahas inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan fokus pada pengendalian minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
Kepala BPOM, dalam paparannya, menyampaikan bahwa pengendalian konsumsi MBDK merupakan bagian penting dari upaya menekan prevalensi penyakit tidak menular (PTM), seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, tercatat 47,5% masyarakat mengonsumsi minuman manis lebih dari sekali sehari, sementara angka obesitas mencapai 36,8%. “Data ini menjadi alarm bagi kita semua. Konsumsi MBDK yang berlebihan harus dikendalikan karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat,” ujar Taruna Ikrar sebagaimana diberitakan oleh Humas BPOM.
