Pembahasan sebelumnya merujuk tentang Keunikan Manajemen Risiko di Pemerintahan. Guna merespon konteks risiko yang kompleks, pemerintahan secara global telah beranjak dari pola manajemen yang tradisional dan identik dengan silo menuju metodologi yang lebih holistik. Dalam pendekatan risiko, hal ini dikenal sebagai Enterprise Risk Management (ERM). Secara historis, lembaga pemerintah sering kali mengelola risiko dalam isolasi ketika setiap entitas mengelola hal yang relevan spesifik baginya. Pendekatan semacam ini menciptakan tantangan berupa kemampuan organisasi untuk memonitor dan memitigasi risiko-risiko yang kritis dalam waktu yang sesuai sekaligus mereduksi kemungkinan pengambil kebijakan mengakses pandangan komprehensif pada profil risiko yang menyeluruh.
ERM menyediakan alternatif yang terstruktur dan strategis sekaligus mendefinisikan upaya yang formal, sistematis, dan berlaku di keseluruhan organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, hingga mengelola ketidakpastian dan keragaman yang dapat berdampak pada capaian organisasi. ERM pada dasarnya adalah strategi top-down yang memanggil seluruh pemilik risiko untuk melakukan inventarisasi dan menghubungkannya dengan kinerja dalam perspektif organisasi. Perspektif terintegrasi ini memungkinkan pimpinan untuk memahami risiko di suatu area dalam hubungannya dengan risiko di bagian lain sekaligus mencegah kerentanan yang terjadi karena adanya gap kewenangan antar bagian atau unit kerja.
Implementasi ERM pada dasarnya bukanlah secara teknis melainkan perubahan fundamental di dalam prinsip manajemen dan struktur tata kelola. Implementasi ERM mensyaratkan identifikasi dan manajemen risiko menjadi bagian integral dari perencanaan strategis dan penetapan tujuan. Manajemen yang sukses di pemerintahan secara formal menyasar sejumlah ketidakpastian, bergerak dari pendekatan tradisional ke dinamis dan berpandangan ke depan. Memaparkan risiko ke pengambil kebijakan pada waktu dan kondisi yang tepat akan memampukan ERM untuk memperkuat organisasi publik dalam hal kecergasan, ketangkasan, ketangguhan, hingga kemampuan mengantisipasi permasalahan yang mungkin belum terlihat.
Implementasi ERM di sektor publik berkaitan dengan pendekatan berbasis risiko ke dalam manajemen organisasi yang mentransformasikan suatu upaya yang didorong oleh kepatuhan menuju pendekatan nilai. Transformasi dipandu oleh objektif yang membentuk pondasi program ERM yang matang.
Pertama, ERM bertujuan untuk menyelaraskan selera risiko dengan strategi organisasi. Dengan mendefinisikan selera risiko, suatu lembaga pemerintahan dapat memastikan bahwa aktivitas yang mengandung risiko telah konsisten dengan tujuan strategis dan memungkinkan untuk mengambil risiko yang telah dihitung serta mencegah peluang kegagalan karena telah dimitigasi sebelumnya.
Kedua, ERM bertujuan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif. Dalam hal ini mencakup kebijakan dan prosedur yang memitigasi risiko yang telah teridentifikasi. Lingkungan pengendalian menciptakan kerangka pikir terstruktur untuk mengelola risiko pada seluruh level organisasi, memastikan telah adanya pengamanan pada tempat dan limit yang tepat utamanya dalam hal aset negara.
ERM juga merujuk pada terciptanya budaya sadar risiko dan tanggung jawab. Pada elemen ini, seluruh bagian organisasi dari paling atas hingga paling bawah harus memahami pentingnya manajemen risiko. Budaya sadar risiko jug memastikan bahwa penilaian risiko menjadi proses berkelanjutan dengan ancaman diidentifikasi dan dievaluasi secara proaktif, serta seluruh personil memahami peran dan tanggung jawabnya.
Pada akhirnya, ERM menekankan pentingnya pemantauan risiko yang efektif di seluruh organisasi. Risiko bukanlah hal yang statis dan secara konstan berubah. ERM harus menjadi proses berkelanjutan, mulai dari profil risiko, identifikasi ancaman, hingga pemantauan efektivitas respon risiko dan pengendalian. Program yang berkelanjutan akan mengarahkan organisasi untuk menyesuaikan rencana, eskalasi deviasi, hingga pengambilan keputusan maupun intervensi yang relevan untuk menyasar potensi ancaman bagi tujuan organisasi.
